Hantu Sensor

So, last night I received an e-mail from my friend, Idenk:

This some article I wrote for long time ago incidental with MFI’s demanding to eradicate censorship or LSF by pleading an appeal to Constitutional Court toward Film Law No 8/1992.  Actually, this article written in Bahasa and English one but I would submit it to you with Bahasa’s version easy to get understand for others. The subtance of whole article already agreed by Mira Lesmana and Riri Riza due to after accomplished it was corrected by them at Focus Group Discussion in Tempo’s magazine office.

Hopefully you can post it at your WordPress as part of our campaign against censorship.

As he wished, of course, I post this in my blog. Happy reading, guys! Comments and critics are appreciated, and will be forwarded to the writer.

Ketika Karl Marx mengumumkan Manifesto Komunis pada tahun 1848 serentak ketika itu pula masyarakat Eropa merasa tercengang oleh pergolakan-pergolakan ekonomi dan sosial yang sedang menghebohkan benua Eropa. Hantu komunis tengah bergentanyangan di Eropa dan membuktikan bahwa Manifesto Komunis adalah di antara warisan dunia yang termasyhur, yang memberi perangsang kepada gerakan yang dapat mengubah dunia secara radikal, yaitu gerakan pekerja revolusioner. Lain halnya di Indonesia dunia perfilman kini tengah mengalami ketakutan karena hantu sensor bergentayangan dalam bentuk pemotongan film dan pelarangan tayang ataupun edar. Sensor di Indonesia tidak dapat merubah apa apa kecuali menyebarkan pembodohan dan penipuan sejarah. Selama industri perfilman Indonesia masih dihegemoni oleh kekuasaan sensor jangan pernah berharap bahkan bermimpi bahwa ia akan maju. Justru sebaliknya kondisi perfilman akan mengalami stagnasi alias jalan ditempat.

Puluhan tahun sensor begitu dilembagakan sejak zaman kolonial hingga era reformasi sekarang. Apa yang terjadi kemudian adalah dukungan membabi buta oleh masyarakat terhadap sebuah lembaga bernama Lembaga Sensor Film. Upaya mengontrol film dilakukan Orde Baru dengan memberlakukan Undang Undang Film No 8/1992 untuk membentuk Lembaga Sensor Film. Sebagai sebuah lembaga yang merepresentasikan negara, Lembaga Sensor terlalu jauh mengurusi moral anak bangsa padahal dalam dirinya sendiri Lembaga Sensor adalah salah satu dari sekian lembaga pemerintah paling bobrok selain misalkan Depag ataupun PSSI. Yang menjadi fatal kemudian adalah bahwa ukuran pantas atau tidak layaknya sebuah film bagi Lembaga Sensor terletak pada adegan ciuman dan seks saja. Maka tidak heran kemudian apabila sekumpulan pembuat film progresif dalam hal ini MFI menolak kehadiran sebuah Lembaga Sensor dengan alasan MFI adalah tidak adanya kriteria dan standar yang jelas dalam mementukan sensor dan lebih baik LSF dibubarkan saja diganti dengan lembaga klasifikasi. Ide tersebut membuat orang lantas menuding mereka ingin membuat film porno. Bahkan seorang sastrawan terkemuka –yang seringkali menghujat Pramudya AT hingga akhir hayatnya –menuduh orang orang ini ingin membuat gerakan syahwat merdeka.

Sebenarnya kalau ditilik lebih jauh Lembaga Sensor Film itu mirip Majelis Ulama Indonesia dan BIN yang ketiga tiganya meminjam istilahnya Riri Riza lembaga super body. Super body berarti super korup dalam pengertian luas tidak saja melulu melakukan korupsi uang tetapi menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Lembaga lembaga ini mempunyai kesamaan kerja dan operasi. Yang pertama bertugas mendakwa, menilai film layak atau tidak sebuah film untuk ditonton. Sementara yang kedua hanya tau bagaimana menuduh seseorang sesat dengan argumentasi bahwa menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya dalam hal ini ajaran Islam. Yang ketiga pun tak kalah mengerikannya adalah mencurigai, menangkap bahkan membunuh seseorang yang dianggap membahayakan integritas Negara dan keutuhan teritorial Indonesia, Munir adalah contoh dalam kasus ini. Ketiga lembaga tersebut telah melebihi kewenangan institusi Kepolisian bahkan Kejaksaan Agung sekalipun. Tak pelak kemudian ketika ada usulan bahwa sebaiknya Lembaga Sensor Film dibubarkan ketika itu pula tokoh agama yang mewakili MUI bereaksi keras dan jangan lupa juga bahwa LSF didukung habis habisan oleh preman berjubah alias Front Pembela Islam.

Membubarkan LSF ibarat Komnas HAM memanggil para purnawirawan Jendral TNI yang terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM yang tidak mau memenuhi panggilan padahal statusnya masih sebagai saksi bukan tersangka. Ironisnya seorang Menhan yang katanya ingin mereformasi TNI justru mendukung mereka untuk tidak perlu datang memenuhi panggilan Komnas HAM tersebut. Klasifikasi yang ditawarkan oleh MFI adalah sebuah bentuk kepedulian terhadap fenomena industri film masa kini yang menurut banyak orang semakin maju padahal adalah semu. Karena para pengusaha film sangat kooperatif dengan kinerja LSF yang sangat buruk dengan cara mencari aman dan ini pula didukung oleh mafia perfilman. Dan banyak yang tidak mengetahui bahwa apa yang terjadi dalam LSF adalah permainan bisnis segitiga antara LSF, pengusaha film dan mafia. Dan apa yang jelas terlihat dalam UU Film sangat fasis dan tidak mendidik sama sekali.

Contoh kasus adalah beberapa film Jakarta International Film Festival (Jiffest) diantaranya adalah Black Road yang menceritakan tentang keinginan besar rakyat Aceh untuk lepas dari NKRI yang diagung agungkan. Film ini disutradarai oleh jurnalis lepas asal Amerika Serikat yang sempat ditahan selama empat puluh hari dan juga dianggap sebagai mata mata GAM oleh pemerintah Indonesia. Apa yang terjadi kemudian dengan film ini adalah ditolak seutuhnya dengan alasan masyarakat Indonesia belum siap untuk menyaksikan film ini. Selain itu film Tales of Crocodiles dan Pasabe –yang kedua-duanya mengungkap kejahatan militer yang memback up para milisi untuk melakukan pembantaian terhadap mereka yang menolak bergabung dengan NKRI –juga bernasib sama harus berakhir diruang simpan film. Film film Jiffest tersebut adalah korban dari UU Film bentukan rezim totaliter Orde Baru yang mengatakan bahwa menolak film yang bertentangan dengan ketertiban umum dan rasa kesusilaan serta tidak menyinggung SARA. Hal inilah kemudian yang menjadi ukuran mereka dalam melakukan sensor tentunya sebagai kepanjangan tangan penguasa meminjam istilahnya Louis Althusser – ideological state apparatus – mereka tidak mau kekuasaan itu goyah hanya karena sebuah film. Sementara sinetron sinetron busuk tetap tayang ditelevisi dan film film sampah tetap terus masuk kedalam gedung gedung bioskop.

Penulis berpendapat bahwa ide Lembaga Klasifikasi yang ditawarkan oleh kawan kawan MFI adalah sesuatu yang masuk akal dan bukan karena film film yang mereka produksi sering mengalami pengguntingan dan penolakan untuk edar. Hal itu patut didukung oleh semua masyarakat yang mencintai film kalau memang film Indonesia ingin maju. Timbul dimasyarakat sikap reaksioner dan emosional menanggapi bahwa kawan kawan MFI sedang ingin merongrong moral bangsa adalah suatu bentuk sesat pikir karena logika yang ada dimasyarakat itu sudah terbalik bahwa ada lembaga sensor saja film film porno masih banyak ditemukan apalagi tidak. Logikanya adalah tidak sesederhana itu. Nah itulah yang kemudian menjadi tantangan kawan kawan MFI dan kita juga untuk melawan mainstream pemikiran seperti itu.

Menurut Mira Lesmana aturan klasifikasi itu justru membuat aturan perfilman lebih ketat sehingga orang akan berpikir dua kali dalam membuat film karena berdasarkan kriteria umur calon penonton. Dan ini juga memberikan tugas baru kepada bioskop untuk melarang calon penonton yang ingin menonton film yang tidak sesuai dengan kapasitas umurnya. Sehingga pemilik bioskop tidak melulu hanya mengeruk keuntungan tapi diajak untuk berpikir dan melakukan pendewasaan terhadap calon penonton. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh kawan kawan MFI adalah bentuk dari self regulalatory dalam industri perfilman Indonesia dengan aturan dan tata krama sehingga para pembuat film tidak seenaknya secara sembarangan membuat film yang tentunya juga memberikan tugas baru terhadap pembuat film untuk kalangan mana film itu dibuat. Syukur syukur pembuat film itu tidak membuat film film sampah dan norak.

Muhammad Idenk Rusni

Film Traffic Coordinator

Jakarta International Film Festival (Jiffest)

Screwed

Hey guys, sorry for the *silence* for the last two weeks. I got 10 tiring days since my 17th birthday, and I’m quite awful right now. The birthday bash was so great.

  • I got about 180 greetings on that day (calls, SMS, Friendster and all kinds of “socializing sites”, IMs, direct speech, etc).
  • I got surprise from my bestfriend Suryo (who’ll be at the front row of Incubus’ concert tomorrow night) by the midnight, and a home-made birthday cake from my junior HS peeps.
  • I got a Darth Maul action figure from my cousin, a set of painting tools from my beloved B, a pencil case from my friend, a DVD from Suryo, uhmmm…

Oh well, on Feb 25th my friends got mad at me about some thing. When I told my BF, he didn’t say a thing. When they told my BF later, he was mad at me too. We fought for three days straight, loud shouting on nights, which were very terrible :'(

I was the committee of Malam Kesenian (MAKES) 2009: Pacific Paradise, an annual event of my school. I was the project secretary but still very busy on the D-day. The venue was at the poolside of grandkemang Hotel and you could see RAN and Richard and The Gillis if you came. The event was perfect till the midnight, but then, our seniors were very mad and tried to crash the “party” :| I was very upset, most of my friends cried that night.

Last Saturday, B and I had a fight again. I cried so hard. I still got many school assignments to do on Sunday, which tended to be very tiring.

I’m restless.
Screwed.

Sorry for the gloomy post.